Home Berita Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Monas Dibuka Buat Acara Pengajian

Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Monas Dibuka Buat Acara Pengajian

0
SHARE

Rakyat Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mendukung penuh langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang melarang kawasan Monumen Nasional (Monas) dibuat kegiatan keagamaan.

Menurut Taufik, kebijakan tersebut sangat tepat mengingat Monas merupakan kawasan ruang publik yang seyogyannya diisi dengann kegiatan-kegiatan positif masyarakat.

“Kami (DPRD) dukung keputusan Pak Anies. Itu sudah tepat, (Monas) memang harus dibuka, kan itu ruang publik,” kata Taufik saat dikonfirmasi TeropongSenayan, di kantor DPRD DKI, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Ketua DPD Gerindra DKI ini berharap, dengan dibukanya kawasan Monas nantinya masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik.

“Nanti umat silahkan kembali menggelar pengajian disitu. Isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Semua agama lain juga boleh ngadain kegiatan disitu,” ucap Taufik.

Namun demikian, Taufik meminta agar masyarakat Ibu Kota menjaga ketertiban dan kebersihan bersama.
“Mari kita sama-sama jaga kota ini dengan baik. Kalau bersih, tertib, kan semuanya jadi enak,” pesan Taufik.

Diketahui, sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkuasa di DKI, kawasan Monas tidak boleh digunakan untuk kegiatan pengajian, kebudayaan, dan kesenian.

“Yang sekarang ini (Monas) tidak boleh ada kegiatan keagamaan, kebudayaan, kegiatan kesenian, semua tidak boleh, kegiatan pengajian juga tidak boleh. Karena itu nanti akan ada perubahan Pergub,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Anies sudah mengemukakan kebijakan tersebut sejak masih kampanye pada Pilkada DKI 2017. Dulu, Anies menilai Monas adalah wilayah publik yang seharusnya boleh digunakan untuk acara keagamaan apapun dan semua agama.

Namun, dulu rencana Anies itu sudah ditentang Ahok. Menurut narapidana kasus penodaan agama itu, bukan Pergub yang harus diubah Anies, melainkan Keputusan Presiden.

“Itu bukan wewenang gubernur, itu mesti ubah di Keppres, PP (Peraturan Pemerintah)-nya,” dalih Ahok.

“Kalau semua diizinkan, Monas bisa untuk kegiatan agama, terus kira-kira taman ini berfungsi enggak untuk orang yang mau jalan-jalan?,” kata Ahok saat itu.‎ [TS]