Home Politik PDIP Akui 'Melirik' AHY untuk Jadi Cawapres Jokowi

PDIP Akui 'Melirik' AHY untuk Jadi Cawapres Jokowi

0
SHARE


RAKYAT JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan  Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat disebutkan telah menarik perhatian PDIP untuk Pilpres 2019. Partai banteng merah tersebut mengakui telah ‘melirik’ nama AHY dan memasukkannya ke dalam daftar pertimbangan kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

“Ada daftar panjang (long-list), ada daftar pendek (short-list), dan ada daftar prioritas (priority list). Daftar panjang berisi nama-nama yang memenuhi kriteria umum. Daftar pendek memenuhi kriteria umum dan spesifik. Saya menduga nama AHY masuk daftar pendek,” beber Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada tim jurnalis, pada Senin (12/03/2018). Demikian sebagaimana dikutip dari laporan Detik.com.

Akan tetapi, Hendrawan enggan menyebut apakah AHY akan masuk ke dalam daftar prioritas. Ini dikarenakan, ia melanjutkan, belum ada lagi pembicaraan lebih lanjut terkait hal itu.

“Apakah akan masuk daftar prioritas, saya belum tahu,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, usai Rapimnas Partai Demokrat (PD) pada hari Minggu (11/03/2018) kemarin, Partai Demokrat segera ‘menjual’ AHY ke parpol peserta pemilu lain untuk kontestasi Pilpres 2019.

“Saya kira tak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tadi itu terbuka, kami menawarkan menyiapkan Mas AHY sebagai pemimpin baru dan mudah-mudahan masyarakat menerimanya dan partai-partai politik mendengarkannya,” demikian diungkapkan Sekjen PD Hinca Panjaitan di SICC, Sentul, Minggu (11/03/2018).

Hinca menambahkan, beberapa parpol sudah mulai melirik AHY untuk Pilpres 2019. Hinca juga berbicara terkait peluang Joko Widodo melirik AHY sebagai pendampingnya.

“Saya kira juga Presiden Jokowi menonton, melihatnya dan menarik untuk mempertimbangkannya. Dia (Jokowi) datang lihat sendiri, puluhan ribu yang berikan repsek dan respons terhadap beliau,” tukasnya.

Demokrat: Dia The Next Leader

Lebih lanjut, Partai Demokrat menyebutkan bahwa sosok AHY banyak diinginkan maju sebagai calon pemimpin bangsa.

“Perlu diketahui bahwa seluruh kader Partai Demokrat, bahkan parpol lain yang kawula muda, lebih banyak menginginkan AHY sebagai the next leader,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/03/2018).

Terlebih, usai orasi kebangsaan di penutupan Rapimnas PD Minggu kemarin (11/03/2018), pidato AHY disebut sangat hebat dan menyentuh. Agus menilai, orasi tersebut menunjukkan kesiapan AHY sebagai seorang pemimpin.

“Sehingga dengan melihat yang kemarin pidato kebangsaan yang cukup hebat itu, menurut saya banyak pendapat dan keinginan masyarakat yang sama dengan Demokrat untuk menjadikan AHY sebagai the next leader,” tandas Wakil Ketua DPR tersebut.

Kendati begitu, Agus enggan menerangkan lebih lanjut arti dari ‘the next leader’ yang diharapkan oleh Demokrat kepada AHY. Apakah itu sinyal bahwa AHY siap disandingkan menjadi cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019?

The next leader itu bisa capres, bisa cawapres,” jawab Agus singkat.

Golkar: Cawapres Jokowi Harus Pengalaman

Terkait hal ini, Partai Golkar ikut angkat bicara dan mengatakan bahwa cawapres Jokowi haruslah berpengalaman di pemerintahan.

“(Cawapres Jokowi) Harus memiliki chemistry dengan Pak Jokowi, memiliki kemampuan yang saling melengkapi terutama di bidang ekonomi, tentu harus dipertimbangkan faktor pengalaman kepemimpinan dalam pemerintahan,” papar Ace Hasan Syadzily selaku Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, kepada wartawan, Senin (12/03/2018).

Mengenai kriteria cawapres Jokowi ini turut disampaikan Ace lewat akun Twitter resminya, @acehasan76. Ace yakin Jokowi akan objektif dalam menentukan wakilnya.

Ace melanjutkan, Jokowi pastinya mengutamakan partai pengusung yang sejak awal mendukungnya selama ini.

“Partai Golkar berpandangan bahwa Pak Jokowi akan objektif untuk menilai dalam menempatkan dan memberikan insentif politik bagi partai politik yang konsisten, yang selama ini bekerja mendukung pemerintahan Jokowi,” tulis Ace di akun Twitter resminya.

Melalui sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat memberi sinyal siap bekerja sama dengan Jokowi di 2019. Golkar sendiri, seperti disebutkan oleh Ace, merasa senang andaikata Demokrat ikut merapat.

“Bagi Partai Golkar, semakin banyak dukungan partai politik kepada Pak Jokowi, semakin bagus untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai Capres 2019,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam laporan Tribunnews.com, Senin (12/03/2018), dikatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan mantan Ketua Umum Golkar mengungkapkan ada dua kriteria ideal sosok cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

“Pertama bisa menambah elektabilitas,” sahut Kalla usai acara Rapimnas Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (26/02/2018) lalu. Menurut Jusuf Kalla (JK), siapapun calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019 wajib mempunyai elektabilitas dan dikenal publik secara luas. Sehingga, kehadirannya bisa ikut meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Kedua, lanjut Kalla, kriteria ideal cawapres Jokowi yakni tokoh yang berpengalaman. Sebab, Wapres menyebutkan, menjadi wakil presiden berarti harus mampu mengerjakan tugas seorang presiden.

Ia mencontohkan BJ Habibie yang harus mengemban tugas sebagai Presiden saat Presiden Soeharto mengundurkan diri karena desakan yang kuat oleh publik pada 1998 silam.

“Kalau tidak pengalaman, Pak Habibie kalau tidak siap bagaimana? Jadi di sampingnya juga harus bisa pengalaman di pemerintahan,” tandas JK.

“Kalau tidak punya pengalaman di pemerintahan, juga nanti sulit mengatur di dalam pemerintah (itu sendiri),” sambungnya.

Lebih lanjut lagi, JK mencontohkan, dari enam presiden Indonesia, dua di antaranya merupakan wakil presiden yang naik jabatan menggantikan posisi presiden. Dua sosok tersebut yakni wakil presiden ketujuh BJ Habibie yang menggantikan presiden kedua Soeharto yang digulingkan pada 1998.

Yang berikutnya yakni pada 2001, ketika wakil presiden kedelapan Indonesia Megawati Soekarnoputri menggantikan kedudukan presidens keempat Abdurrahman Wahid yang dicabut mandatnya oleh MPR.

Belajar dari pengalaman tersebut, JK menilai sosok calon wakil presiden ke depan harus berpengalaman dalam mengatur pemerintahan. Dengan demikian, andai kata terjadi hal-hal tak terduga, dan tak diinginkan, dan ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukan presiden, maka pemerintahan negara bisa tetap berjalan. Demikian seperti dilansir dari laporan Republika.co.id, Senin (12/03/2018).

“Artinya, tokoh itu harus mantap karena, kalau tidak, pengalaman Pak Habibie, kalau tidak siap, bagaimana? Harus memiliki pengalaman pemerintah, mengatur pemerintah,” tegas JK.

Loading…
suratkabar.id

Loading...