Home Berita Panen Raya Sudah Dimulai, Permainan Curang Impor Beras Jadi Terang Benderang

Panen Raya Sudah Dimulai, Permainan Curang Impor Beras Jadi Terang Benderang

0
SHARE

Rakyat Jakarta – Sebulan terakhir ini di berbagai media diributkan dengan persoalan impor beras . Dimulai dari perdebatan tentang sebab-sebab adanya kenaikan harga beras yang melonjak , apakah impor beras diperlukan atau tidak mengingat panen raya sudah dekat, pemerintah tidak punya data dan sebagainya.

Namun di-tengah-tengah perdebatan di berbagai media itu juga muncul keanehan-keanehan, kesimpangsiuran pernyataan dari para pejabat pemerintah maupun keganjilan kebijakan-kebijakan yang diambil dan juga adanya perubahan kebijakan impor beras yang menimbulkan banyak pertanyaan dan muncul pula rekaman yang dimuat di youtube yang beredar luas di wa grup Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR 18 Januari 2018 dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita .Dalam rekaman itu Enggar gelagapan tidak bisa menjawab karena dibantai oleh anggota Komisi Vi DPR apalagi setelah dikejar dengan pertanyaan yang detil ternyata Enggartiasto tidak mempunyai data stok beras di gudang Bulog . Akhirnya Enggartiasto pamit meninggalkan RDP DPR dengan alasan akan menghadiri Rapat Terbatas Kabinet dan RDP ditutup tanpa kesimpulan.

Sementara itu dalam perdebatan soal impor beras itu mantan Ka Bulog 2000 -2001 yang juga mantan Menko Perekonomian , Menteri Keuangan di masa Gus Dur dan mantan Menko Maritim 2015 – 2016 DR Rizal Ramli dalam berbagai wawancara menyatakan ke tidak setujuannya terhadap impor beras karena sudah dekat dengan masa panen raya dan soal kenaikan harga beras medium bisa diatasi dengan operasi pasar yang masiv . Sebagai contoh pada saat menjabat sebagai Ka Bulog Rizal selalu memonitor harga beras dari hari ke hari . Misalnya ada kenaikan harga beras sebesar Rp 100 , -/kg di Surabaya Rizal Ramli langsung memerintahkan operasi pasar sebesar 150.000 ton . Sehingga para spekulan yang bermain dan sudah menimbun beras menjadi buntung menghadapi operasi pasar tersebut .Demikian itu caranya sehingga selama menjabat sebagai Ka Bulog harga beras selalu stabil dan tidak pernah meng impor beras .

Dalam impor yang dilakukan oleh Enggartiasto juga ada keganjilan yaitu menunjuk PT PPI ( Perusahaan Perdagangan Indonesia / BUMN ) untuk melaksanakannya dengan rencana mengimpor beras khusus . Ada 2 keanehan yaitu yang pertama menurut mandat dari Perpres 48 / 2016 yang melakukan impor beras untuk mengatasi gejolak harga itu harus Bulog . Jadi Enggartiasto telah melanggar Perpres . Yang kedua , yang mengalami gejolak harga itu beras medium tapi yang diimpor dengan alasan untuk mengatasi gejolak harga itu beras khusus . Dengan adanya 2 keanehan ini sangat sulit untuk mengatakan bahwa dibalik impor beras ini tidak ada permainan yang tidak sehat . Untuk itu KPK harus menelitinya agar bisa didapatkan bukti-bukti penyimpangannya .

Walaupun setelah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution akhirnya yang melakukan impor Bulog sesuai dengan mandat Perpres 48/2016 dan yang diimpor berubah menjadi beras medium namun masih ada keanehan lagi yaitu impor beras ini dilakukan menjelang panen raya yang sudah dimulai di Demak , Kudus dan Grobogan . Walaupun baru beberapa ribu hektar tetapi akan terus menerus sampai bulan Maret 2018 dan pada bulan Februari 2018 saja akan panen sebesar 1,7 juta hektar sehingga Bulog sudah bisa menyerap gabah lagi dalam jumlah sangat besar . Sementara itu di gudang Bulog masih ada 857.000 ton beras ( termasuk 250.000 ton rastra ) sehingga masih bisa dilakukan operasi pasar yang masiv oleh Bulog hingga akhir Februari 2018 .

Keanehannya lagi adalah impor beras itu akan datang disekitar pertengahan Februari 2018 . Jadi di-tengah-tengah panen raya . Artinya dalih impor beras itu untuk menstabilkan harga dan kurangnya stok beras hanyalah akal-akalan. Fakta ini lebih menguatkan lagi dugaan adanya permainan gelap didalam impor beras ini .

Awal mula dari wacana impor beras ini dipicu oleh adanya lonjakan harga beras medium di pasar . Namun seharusnya juga diperiksa dulu sebab-sebab dari lonjakan harga tersebut . Bisa karena suplainya yang berkurang namun juga bisa disebabkan adanya permainan distributor besar yang mengurangi suplai ke pasar agar harga beras naik ( mereka sudah menguasai jalur distribusi selama puluhan tahun ) , bisa karena panen dimasa lalu yang tidak sesuai target , tetapi bisa juga karena Bulog yang seharusnya menggelontorkan beras ke operasi pasar dalam jumlah besar agar efektif , tetapi banyak oknum Bulog yang merupakan bagian dari permainan harga beras , misalnya , dengan menggelontorkan beras untuk operasi pasar hanya incrit-incir, sedikit sekali , agar harga beras tetap tinggi dan mereka ikut mendapatkan keuntunan dari hal tersebut .

Menurut keterangan mantan Ka Bulog Sutarto Alimoeso, bahwa operasi pasar Bulog hanya menggelontorkan 30.000 ton beras untuk 3 bulan . Padahal seharusnya 200.000 ton sebulan atau 600.000 ton selama tiga bulan . Karena itu akibatnya ada lonjakan harga beras . Karena itu juga harus diteliti apakah Bulog sengaja menggelontorkan beras sedikit saja agar harga beras di pasar melomjak naik atau ada sebab-debab lain . Atau dengan kata lain apakah Bulog menjadi bagian dari permainan melonjakkan harga beras supaya akhirnya diadakan impor beras yang memberikan komisi yang besar bagi pejabat-pejabat tertentu .

Permainan impor beras, gula, kedele dan komoditas-komoditas lainnya sudah menjadi tradisi ditahun -tahun politik untuk mencari dana politik dan dana pribadi bagi pejabat2 tertentu dari sejak dulu . Dalam RDP dengan DPR 18 Januari 2018 Enggartiasto juga mengaku bahwa untuk impor beras ini dia diarahkan oleh Wapres Jusuf Kalla . Oleh karena itu demi transparansi , pengelolaan pemerintahan yang bersih dan terbuka , yang dapat menimbulkan kepercayaan dan dukungan rakyat maka KPK harus meneliti para pejabat tinggi pemerintahan yang terkait dengan impor beras ini yaitu Wapres Jusuf Kalla , Menperdag Enggartiasto Lukita dan Ka Bulog Djarot . NEGARA HANYA BISA MAJU BILA PEMERINTAHANNYA BERSIH .

Penulis: Abdulrachim Kresno
Analis Kebijakan Publik

sumber: AKTUAL