Home Berita Menurut Bawaslu “Bazar Sembako Murah Merupakan Modus Politik Uang”

Menurut Bawaslu “Bazar Sembako Murah Merupakan Modus Politik Uang”

0
SHARE

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan pelaksanaan bazar sembako di Klender, Jakarta Timur, pada Jumat (14/4) lalu oleh simpatisan paslon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat merupakan modus politik uang. Bawaslu DKI akan memastikan unsur formil dan materiil tindak pidana pemilu dalam bazar sembako murah tersebut.

“Ada dugaan hal itu mengarah kepada politik uang karena itu adalah modus dari politik uang,” ujar Mimah kepada wartawan usai menghadiri diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4).

Untuk menentukan unsur formil dan materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu dalam kasus tersebut, sesuai peraturan, Bawaslu akan memanggil para pihak terlapor maupun saksi. Mimah menuturkan dugaan pelanggaran ini sedang ditangani oleh panitia pengawas Jakarta Timur.

Akan tetapi, Mimah menjelaskan kasus sembako murah relawan Djarot tersebut bersifat temuan, bukan laporan. “Karena temuan, maka tentu kami akan meminta keterangan sebanyak-banyaknya dari pihak pengawas kita yang saat itu berada di lokasi,” jelasnya.

Pada Jumat (14/5), relawan Gerbang Aswaja untuk H Djarot Saiful Hidayat menggelar bazar sembako murah di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Di lokasi bazar terdapat sejumlah spanduk yang salah satunya menerangkan penjualan sembako murah tersebut diselenggarakan pendukung Djarot.
Panitia bazar, Husni Mubarok Amir, membenarkan bazar sembako murah itu merupakan bentuk dukungan terhadap Djarot yang tengah bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Djarot merupakan calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada sekitar 2.000 paket sembako yang disediakan panitia. Per paket berisi 1 kilogram minyak goreng, 1 kg gula, beberapa bungkus mi instan, beberapa liter beras, dan satu renceng kopi kemasan sachet. Tiap paket sembako dijual Rp 20 ribu. Sebanyak 20 persen dari jumlah paket yang tersedia, dibagikan gratis untuk warga yang dianggap tidak mampu.