Home Politik Mengungkap Penyebab Jokowi dan Soeharto Tolak Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa 

Mengungkap Penyebab Jokowi dan Soeharto Tolak Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa 

0
SHARE


RAKYAT JAKARTA – Meski secara akademis Soeharto tak pernah menimba ilmu hingga perguruan tinggi, namun faktanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemerintahan Presiden RI kedua tersebut berkuasa selama 32 tahun. Fakta lain yang menarik dari Bapak Pembangunan Indonesia ini adalah, beliau rupanya rupanya tak silau dengan gelar akademis. Saat para presiden lain ‘mengoleksi’ sekian banyak gelar doktor kehormatan (DR HC/ Doctor Honoris Causa) dari dalam dan luar negeri, Soeharto justru menolaknya. Mengapa demikian?

Melansir reportase Detik.com, Senin (12/03/2018), sewaktu masih dalam masa pembangunan lima tahun pertama (Pelita 1), pimpinan Universitas Indonesia (UI) pernah berniat memberikan gelar doktor honoris causa kepada Soeharto. Dipimpin Rektor UI Prof. Mahar Mardjono mereka menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha, pada Rabu 30 Juli 1975, sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dalam buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, awalnya Prof. Mahar menyampaikan laporan yang berkenaan dengan pembangunan kampus, kerja bakti sosial mahasiswa, dan partisipasi Universitas Indonesia (UI) dalam pembangunan.

Selanjutnya, Prof. Mahar juga mengemukakan hasil pertemuan para dekan di lingkungan UI yang memutuskan untuk menganugerahkan gelar Doktor honoris causa kepada Presiden Soeharto. Anugerah serupa juga akan diberikan kepada mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Sebagai respon, Soeharto menyatakan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas keputusan UI itu. Namun demikian, menurutnya, saat itu belum waktunya untuk melaksanakan penghargaan tersebut. Oleh sebab itu ia meminta agar sebaiknya UI melaksanakan pemberian penghargaan itu pada waktu yang tepat di kemudian hari.

Saat itu, Prof Mahar tak datang sendirian. Ia turut didampingi oleh Pembantu Rektor, Prof. Dr. Slamet Iman Santoso, Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Prof. Miriam Budiardjo MA, Dekan Fakultas Psikologi, Prof. Dr. Fuad Hassan, dan Dekan Fakultas Kedokteran, Prof. Dr. Djamaluddin.

Bapak Pembangunan

Satu-satunya gelar bagi Soeharto sehubungan kinerjanya sebagai Presiden adalah gelar Bapak Pembangunan dari MPR pada tahun 1983. Gelar itu ditetapkan resmi melalui Tap MPR No V tahun 1983. Menteri Penerangan Ali Moertopo berada di balik pemberian gelar ini.

Jokowi pun ternyata serupa dengan Soeharto. Presiden Joko Widodo juga enggan menerima gelar doktor honoris causa. Pria asal Solo tersebut sudah merasa nyaman dengan titel Insinyur Kehutanan yang diraihnya dari Universitas Gajah Mada pada 1985. Ikhwal sikap tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat menerima rombongan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2018 beberapa waktu lalu.

Disebutkan Pratikno, sudah ada 21 lembaga yang ingin memberikan gelar HC kepada Jokowi. Salah satunya yang pernah berencana memberikan gelar honoris causa, berdasarkan pantauan tim reporter, adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini disampaikan  oleh rektornya, Prof Dr Bambang Setiaji pada 2013.

Akan tetapi, waktu itu Jokowi menyatakan dirinya belum layak mendapatkan gelar tersebut. Menurut Pratikno, Jokowi paling tersenyum kalau diberitahu ada yang akan memberikan gelar HC.

“Saya ini kan gelarnya insinyur, bukan doktor he-he-he…” demikian Pratikno menirukan ucapan bapak presiden.

Gelar Harusnya Diberikan Secara Ketat

Sementara itu, dilansir dari reportase Tirto.ID, pemberian gelar doctor honoris causa (HC) dinilai bisa membuka jejaring politik baru antara kampus dengan tokoh yang meraih HC. Saat ini, selain Megawati, politikus dan pejabat lain yang juga menerima gelar Doktor HC adalah Susi Pudjiastuti, Muhaimin Iskandar, serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa atau HC) terhadap politikus dan pejabat publik dapat bersifat paradoks. Pertentangan ini bisa muncul jika dasar pemberian gelar HC tersebut dinilai tidak jelas.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkapkan, gelar Doktor HC harusnya diberikan secara ketat. Jika tidak, akan muncul kecurigaan dari masyarakat.

“Bisa saja paradoks, namun bisa juga dinilai dari satu hal saja. Misalnya tokoh terkait berkontribusi besar dalam hal tertentu,” ujar Ujang pada Jumat (09/03/2018).

Ujang menyampaikan, masyarakat bisa menganggap pemberian gelar Doktor HC diobral jika persyaratan ketat untuk memberi gelar kehormatan tak dimiliki oleh Perguruan Tinggi. Pasalnya, ia melanjutkan, pemberian gelar Doktor HC ke politikus atau pejabat publik berada di “zona abu-abu.”

Penilaian Ujang, pemberian gelar doktor kehormatan untuk politikus patut dipertanyakan. Ini dikarenakan, menurutnya, gelar tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencitraan politikus menjelang gelaran pemilu.

Berdasarkan dugaan dari Pengamat politik dari Universitas Al Azhar ini, berbagai motif bisa menjadi penyebab diberikannya gelar doktor kehormatan ke pejabat. Beberapa di antaranya, yakni motif balas budi atau mencari perhatian dari pemerintah.

“Jangan karena sedang berkuasa lalu dikasih gelar. Kampus juga jangan main di wilayah politik. Pihak kampus dan Kementerian Ristekdikti harus selektif memberi gelar Doktor HC kepada pejabat atau politikus,” imbuh Ujang.

Loading…
suratkabar.id

Loading...