Home Politik KPK Bakal Tetapkan Calon Kepala Daerah Sebagai Tersangka, Pemerintah Minta Ditunda

KPK Bakal Tetapkan Calon Kepala Daerah Sebagai Tersangka, Pemerintah Minta Ditunda

0
SHARE


RAKYAT JAKARTAPemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Salah satu yang dibahas dalam rapat mengenai rencana Komisis Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Usai rapat, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK terkait dengan beberapa calon peserta pilkada yang akan menjadi tersangka.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelenggara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, dikutip dari Kompas, Senin (12/3/2018).

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon yang terdaftar bukan lagi sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat yang mendukungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku akan menemui KPK untuk membahas tindak lanjut permintaan penundaan proses hukum calon kepala daerah yang korupsi.

“Nanti detailnya kita akan ketemu lagi. Terakhir ketemu (KPK) dengan rapat di Komisi II (DPR),” kata Arief ditemui di lokasi yang sama dengan Wiranto, dikutip dari Detik.com, Senin (12/3/2018).

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut akan mengumumkan penetapan tersangka pada beberapa calon kepala daerah dalam pekan ini. Menanggapi itu, Arief menyebut hal itu sebagai kewenangan KPK.

“Ya nggak apa-apa itu kan kewenangan KPK. Kita menghargai dan menghormati. Sebetulnya, persoalan ini sudah dibahas dulu. Tapi yang menyelenggarakan Komisi II,” terang Arief.

Penundaan proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi masih menuai perdebatan. Kata Arief, sebagian anggota Komisi II menyebut proses hukum kasus yang melilit seorang calon dapat dimanfaatkan lawan.

“Tapi sempat menimbulkan perdebatan. Ada yang bilang teruskan saja (proses hukumnya), tapi nanti ada sebagian pihak untuk menggunakan ini untuk saling menjatuhkan,” ujar Arief. Loading…
suratkabar.id

Loading...