Home Politik Asing Beri Nama 4 Ribu Pulau RI, Bamsoet: Itu Hak Negara

Asing Beri Nama 4 Ribu Pulau RI, Bamsoet: Itu Hak Negara

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia membuka kesempatan kepada pihak asing untuk turut serta memberi nama terhadap 4 ribu pulau di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo buka suara. Ia mengganggap wacana ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Menurut pria yang lebih akrab disapa Bamsoet tersebut, seperti yang dilansir dari laman Viva.co.id pada Senin (12/3/2018), hal ini mutlak hak NKRI yang tidak dapat diganggu gugat.

“Pemberian nama terhadap suatu pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hak negara, sesuai dengan Konvensi Internasional (UNCLOS),” terang Bamsoet dalam keterangan tertulisnya pada Senin (12/3).

Lebih lanjut, pria kelahiran 10 September 1962 ini memaparkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan UNCLOS.

Di dalamnya disebutkan bahwa pulau-pulau kecil tersebut mendapatkan hak untuk menentukan jarak terluar sepanjang 12 mil laut, Dalam hal ini, pulau-pulau kecil itu memiliki peran yang sangat menentukan kedaulatan negara, terutama luas dari wilayah kelautan secara kesatuan.

“Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Pemerintah harus menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dengan tetap menguasai pulau-pulau wlalaupun belum diberi nama,” tulis Bamsoet terkait isi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan UNCLOS.

Ia dengan tegas meminta kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan pembangunan di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau yang masih belum diberikan nama. Bamsoet juga meminta pemerintah lebih keras dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di pulau-pulau tersebut. “Dengan cara membuka investasi secara luas bagi pengusaha di Indonesia,” kata Bamsoet.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR ini tak lupa mengimbau agar Komisi VI DPR dapat mendorong para pengusaha Tanah Air dalam hal penanaman investasi di pulau-pulau yang belum diberi nama tersebut. Hal ini untuk menjamin keutuhan NKRI.

“Meminta Tim Koordinasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005, yaitu tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar,” tambahnya.

Tercatat saat ini ada setidaknya sekitar  4.000 pulau tanpa nama di Indonesia yang menyimpan potensi dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata. Loading…
suratkabar.id

Loading...