Home Berita Waketum Gerindra: Salah Besar Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tanggapi Pernyataan Prabowo

Waketum Gerindra: Salah Besar Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tanggapi Pernyataan Prabowo

0
SHARE

Rakyat Jakarta – Saling serang argumen antar petinggi partai terkait ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold(PT) 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional dalam UU Pemilu terus berlangsung.

Kali ini, Wakil Ketua DPP Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto yang mengatakan Ketua Umum DPP Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan pihak lain yang terus-menerus mencari kesalahan dari penetapan PT, terlalu berambisi untuk menjadi presiden.

“Bukan ambisi. Salah besar Sekjen PDIP menanggapi pernyataan Prabowo yang mengatakan lelucon politik dan menipu rakyat,” ujar Arief, Senin (31/7).

Prabowo sebelumnya menegaskan, Gerindra tidak ikut bertanggung jawab dalam pengesahan RUU Pemilu. Mereka tidak mau ditertawakan sejarah. Mereka tidak mau ikut sesuatu yang melawan akal sehat dan logika.

Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat,” kata Prabowo usai bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (27/7).

Menurut Arief, yang menyetuji PT 20-25 persen bukan hanya lelucon politik dan menipu rakyat, tapi merusak tatanan konstitusi.

Yang menyetujui UU Pemilu tersebut kurang waras dan melanggar hak konstitusi para pemilih pemula dan menganggap rakyat bodoh hanya demi memulai sebuah rencana kecurangan dalam Pemilu 2019,” ungkapnya.

Kekurangwarasan partai-partai yang menyetujui adanya PT menurut dia karena Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2019 akan berlangsung secara serentak.

“Jika yang dijadikan dasar PT 20 persen adalah hasil perolehan suara dan kursi di DPR pada Pemilu 2014, artinya pemilih pemula pada Pemilu 2019 kehilangan hak konstitusinya untuk mengusung seseorang calon Presiden karena mereka pada tahun 2014 belum bisa memberikan suaranya sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2019,” terang Arief.

Nah ini sama saja Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam negara yang berdemokrasi. Jadi wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih,” pungkasnya menambahkan. [rmol]