Home Berita Ulil: Jika Ahmadiyah Dilindungi Demi Demokrasi, Petani Kendeng Juga Harus

Ulil: Jika Ahmadiyah Dilindungi Demi Demokrasi, Petani Kendeng Juga Harus

0
SHARE

Tokoh Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar-Abdalla sepakat bahwa kelompok minoritas harus dibela dan diadvokasi. Namun, kelompok minoritas tak hanya dilihat dari segi jumlah penganut keagamaan.

“Definisi pembelaan kaum minoritas yg hanya dibatasi pd isu agama sj memang menyenangkan bagi kelas sosial tertentu. Tp itu definisi myopik,” ungkap Ulil seperti dikutip dari akun Twitter-nya (Senin, 27/3).

Karena itu, menurutnya, pengertian minoritas juga harus diperluas. Sehingga mencakup kelompok sosial lemah yang kerap hak-haknya diabaikan demi pembangunan.

“Istilah ‘minoritas’ jg harus kita perluas pengertiannya. Bukan hanya minoritas agama sj, tp juga minoritas dari sudut kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Dalam amanatan intelektual muda Nahdlatul Ulama ini, banyak yang menolak prinsip mayoritarianisme dalam isu agama. Tapi menerima prinsip itu dalam kebijakan pembangunan.

Demi kepentingan publik yang lebih besar, segelintir orang yang lemah dikorbankan. Bahkan ada yang sampai berpinsip demi menjaga kehidupan seribu orang, rela membunuh sepuluh orang.

“Prinsip pembangunan semacam ini sama dg represi atas minoritas,” jelasnya.

Karena itu, sambung Ulil, jika kita menolak prinsip mayoritarianisme dalam isu hubungan antar agama, prinsip itu mestinya kita tolak juga dalam isu pembangunan ekonomi.

“Jika, misalnya, kelompok Ahmadiyah harus dilindungi demi demokrasi, maka hak2 petani Kendeng atas habitat jg mesti dilindungi,” ungkapnya membandingkan.

Dengan kata lain, dia menambahkan, Republik ini terancam oleh dua hal. Yaitu, pemahaman keagamaan yang radikalistik, dan kebijakan pembangunan yang merugikan “wong cilik”.

“Kebijakan pembangunan yg tak adil kerapĀ  berujung pada bangkitnya radikalisme agama. Yg terakhir ini adalah respon sosial atas ‘injustice’,” lanjut Ulil.

Dalam bagian lain dari cuitannya tersebut, dia juga menjelaskan bahwa dalam demokrasi modern, yang menang kerapkali adalah yang sesuai dengan selera pasar. Hal ini kontras dengan “hikmat kebijaksanaan”, sesuai sila keempat Pancasila.

“Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat (wisdom). Ini sering tak terjadi dlm demokrasi modern,” tandasnya.

Apa yang disinggung oleh Ulil tersebut secara tegas pernah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang kini nonaktif, Gubernur DKI Basuki T. Purnama.

Saat rapat rapat dengan Komunitas Ciliwung Merdeka di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada 24 Juli 2015 lalu, Ahok pernah menyampaikan prinsipnya seperti apa yang dipersoalkan oleh Ulil tersebut.

“Kalau saya ditanya, ‘Apa HAM anda?’ Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, (maka dua ribu orang itu) saya bunuh di depan anda,” kata Ahok lewat rekaman video yang diunggah di Youtube. [zul]