Home Berita Pernah Jadi Terdakwa, Nasib Atut dan Gatot Tak Seindah Ahok

Pernah Jadi Terdakwa, Nasib Atut dan Gatot Tak Seindah Ahok

0
SHARE

Aktivis lintas generasi yang tergabung dalam aktivis pro demokrasi, meminta DPR segera menggunakan hak angket untuk menyelidiki keputusan pemerintah yang mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye berakhir.

Para aktivis juga mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak kunjung mengeluarkan surat pemberhentian sementara untuk Ahok.

Juru bicara Aktivis lintas generasi pro demokrasi ‎Jansen Sitindaon menegaskan, karena  walaupun Ahok sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama, Presiden Jokowi tidak kunjung menonaktifkan Ahok.

Diakuinya, fenomena ini berbeda saat mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang sudah menyandang status terdakwa, Presiden Jokowi langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara.

“Nomor register perkara 1537/PidB/2016/PNJakuT atas nama Ir Basuki Tjajaha Purnama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Ahok sebagai terdakwa,” kata Jansen di Kawasan Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Minggu (12/2/2017).

“Seharusnya sudah cukup menjadi dasar dan bukti bagi Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sementara Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Refrizal menegaskan, dirinya akan menggulirkan Hak Angket sebagai hak konstitusionalnya, jika Presiden Jokowi tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

“Saya akan gulirkan hak angket sebagai hak konstitusional saya sebagai anggota DPR, karena Presiden telah melanggar UU (Undang-Undang), Mohon doa & dukungannya,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, di akun Twitternya, @refrizalskb.

Untuk diketahui, UU yang dimaksud adalah mengenai Pemerintahan Daerah (Pemda), Pasal 83 (1) UU Pemda berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam kasus ini, Ahok menjabat kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Sedangkan dari segi aturan hukum yang berlaku, Ahok tidak dapat menjabat sebagai gubernur karena statusnya kini sudah terdakwa.

Status terdakwa Ahok didapat dari kasus yang kini menjeratnya yakni kasus dugaan penodaan agama dan tengah dalam proses peradilan.