Home Berita Pengacara Akan Ajukan Praperadilan Status Tersangka Habib Rizieq

Pengacara Akan Ajukan Praperadilan Status Tersangka Habib Rizieq

0
SHARE

Rakyat Jakarta – Kapitra Ampera mengaku akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya, Habib Rizieq Syihab, terkait kasus dugaan pornografi di situs ‘baladacintarizieq’. Kapitra menilai penetapan tersangka terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu janggal.

“Akan melakukan perlawanan hukum dan politik perlawanan hukum itu adalah bahwa kita pasti akan melakukan praperadilan,” ungkap Kapitra di Masjid Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Kapitra menuturkan perlawanan hukum ini dilakukan sebab Rizieq seolah-olah menjadi target untuk ditetapkan tersangka. Pasal yang dikenakan pun disebutnya tidak jelas.

“Indikasinya adalah bahwa Habib Rizieq harus menjadi target untuk dijadikan tersangka lalu ditahan,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan konten yang dituduhkan kepada Rizieq masih debatable sehingga seharusnya orang yang menyebarkan konten tersebut yang harus diproses hukum, bukan Habib Rizieq.

“Bahwa konten yang menjadi permasalahan itu masih debatable dan orang yang menyebarkannya sampai hari ini tidak pernah diselidiki tidak pernah ditangkap,” jelasnya.

Selain itu, langkah hukum lainnya yang akan diambil oleh Kapitra dan tim kuasa hukum, yaitu akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia tidak menyebutkan secara detail pasal apa yang akan diajukan dalam judicial review itu.

“Kita akan ajukan praperadilan dan kita juga ajukan judicial review, uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Kapitra mengaku akan terus berkomunikasi dengan Rizieq terkait langkah hukum yang akan diambil kedepannya. Pada pokoknya, Rizieq berpesan agar pihaknya melakukan perlawanan hukum secara konstitusional.

“Saya 2 menit yang lalu masih komunikasi dengan Habib Rizieq via chat pokoknya perang hukum dimulai. Kita mulai ini perang dengan hukum kita menggunakan instrumen hukum perang secara konstitusional. Kita uji undang-undangnya kita uji penetapan tersangkanya,” tuturnya. [RJ / dtk]