Home Berita Panwaslu Klarifikasi Ketua RT Terkait Surat Pernyataan Pilih Paslon

Panwaslu Klarifikasi Ketua RT Terkait Surat Pernyataan Pilih Paslon

0
SHARE

Jakarta – Setelah dua kali mangkir, Ketua RT 05/02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Ma’mun Achyar, akhirnya memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan pemberian surat pernyataan untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta kepada warganya.

Selain Ma’mun, hadir pula dua orang pengurus Masjid Jami Darussalam Pondok Pinang yakni, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Abdul Ghofur, dan Sekretaris DKM Firmansyah.

“Baru selesai hari ini diperiksa, keluarga jenazah (Siti Rohbaniah), pak RT, kemudian pengurus masjidnya. Dari pemeriksaan nanti akan kita kaji,” ujar Ketua Panwaslu Kota Jakarta Selatan, Ahmad Ari Masyhuri, kepada Beritasatu.com, Rabu (15/3).

Menurutnya, Ma’mun memang benar membuat surat pernyataan dan meminta korban Yoyo Sudaryo (56) -menantu almarhumah Siti Rohbaniah- untuk menandatanganinya. Namun, Panwaslu belum bisa menyimpulkan perkara ini.

“Iya benar (membuat). Kita belum bisa menyimpulkan, karena munculnya itu kan sedang kita gali dari ketua RT, pengurus masjid, dan pihak terkait. Intinya adalah apakah ada ancaman atau tidak,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, langkah selanjutnya adalah membahas permasalahan ini bersama Polri dan Kejaksaan di Sentra Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menentukan apakah ada unsur pidana Pilkada atau tidak.

“Kami setelah ini akan melakukan musyarawah untuk menentukan langkah-langkah dari proses penanganan ini. Ya, di Sentra Gakkumdu. Terkait dengan kesimpulan, kami belum bisa menyimpulkan karena kami harus mempelajari semua, di samping alat bukti dan hasil klarifikasi dari semua pihak apakah ini memenuhi unsur tidak terkait Pasal 182 A (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada). Kami akan diskusi dengan Polri dan kejaksaan untuk mendalami lebih lanjut. Jadi ini masih proses klarifikasi dan pembahasan,” katanya.

Isi Surat Pernyataan

Surat pernyataan itu, kini sudah menjadi barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Panwaslu Kota Jakarta Selatan bersama kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

“Surat pernyataan itu bagian dari barang bukti yang sudah kita amankan,” tegasnya.

Salinan lembar surat pernyataan itu pun telah beredar di kalangan wartawan. Isinya berupa tulisan tangan, dilengkapi materai Rp 6.000. Berikut isi surat pernyataan tersebut:

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Yoyo Sudaryo

Tempat Tanggal Lahir: Jepara 19-3-1961

Agama: Islam

Alamat: Jl Pondok Pinang 3 / Gang Bidan RT 005/02 Pd Pinang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan mendukung dan memilih gubernur DKI 2017-2022, pasangan calon gubernur MUSLIM.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar jasmani dan rohani.

Jakarta, 09-03-2017

Di bawahnya ada tanda tangan korban Yoyo, kemudian seseorang bernama Susanti, Faizal Riza, dan Ketua RT 05/02 Ma’mun Achyar yang dilengkapi stempel RT setempat.

“Isi suratnya, sesama mulim memilih pemimpin muslim. Itu saja intinya. Meminta memilih calon muslim,” jelas Ari.

Ihwal apakah menyodorkan surat permintaan memilih pasangan calon lazim atau tidak, Ari menyatakan, tidak lazim. “Tidak. Karena tidak lazim itu, makanya kita klarifikasi,” ucapnya.

Ari menuturkan, pihaknya sudah menurunkan puluhan spanduk provokatif sebagai langkah pencegahan kampanye hitam pada putaran kedua Pilkada.

“Kami sudah instruksikan untuk penurunan semua spanduk provokatif. Di Jakarta Selatan, sudah 79 spanduk yang kita turunkan. Termasuk juga, di tempat kejadian di Pondok Pinang, sudah diturunkan pada malamnya langsung. Di dalam masjid, maupun di sekitar masjid sudah diturunkan semua pada malam kejadian. Itu atas kesadaran warga juga,” terangnya.

Terkait apakah Panwaslu bisa memperkarakan pihak yang melakukan kampanye hitam, Ari menjelaskan, harus dilihat dulu duduk perkaranya.

“Ya, kita lihat pelakunya ada tidak. Kalau ada sih itu sesuai aturan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa itu termasuk dari larangan, black campaign itu. Jadi semua putusan terkait dengan pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, warga RT 05 RW 02 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yoyo Sudaryo, diduga dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan-Sandiaga Uno, pada hari pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, mendatang.

Permintaan itu harus dilakukan jika Yoyo ingin jenasah mertuanya almarhumah Siti Rohbaniah (74), dishalatkan di salah satu masjid di Pondok Pinang. Sebab, Yoyo dan keluarganya dituding sebagai pendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

 

Bayu Marhaenjati/YUD