Home Berita Organisasi Tenaga Kesehatan Kompak, Tolak RUU Tembakau

Organisasi Tenaga Kesehatan Kompak, Tolak RUU Tembakau

0
SHARE

. Sejumlah organisasi tenaga kesehatan mengeluarkan pernyataan bersama, mendesak Presiden Joko Widodo agar menolak membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan.

Mereka beralasan, RUU tersebut membahayakan masa depan bangsa. Apalagi produk tembakau seperti rokok sudah terbukti dapat merusak kes­ehatan.

Ketua Komite Kajian Obat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Masfar Salim mengatakan, perkembangan pembahasan RUU Pertembakauan di DPR telah memunculkan keprihatinan di kalangan organisasi kesehatan.

“Kami sebagai induk organisasi kesehatan sangat peduli dengan hal ini. Kalau ada aturan yang justru mendukung kon­sumsi produk yang merugikan kesehatan, tentu kami akan tegas menolak,” katanya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan, ada sejumlah catatan soal RUU Pertembakauan yang dianggap bertentangan dengan beberapa tujuan pembangunan yang sudah dicanangkan pemerintah. Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan prevalensi perokok di bawah 18 tahun dari 7,2 persen menjadi 5,4 persen, Nawa Cita dan komitmen pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Organisasi kesehatan ju­ga memberikan pertimbangan bahwa peningkatan produksi rokok untuk keuntungan bisnis tidak akan bisa berada di bawah satu payung hukum yang sama dengan perlindungan kesehatan yang bertujuan menurunkan konsumsi rokok,” ujarnya.

Masfar menambahkan, RUU Pertembakauan juga berpotensi mengancam kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Dia mengingatkan, pemerintah merupakan pihak yang bertang­gung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap in­dividu untuk hidup sehat. Salah satunya, dengan membuat ke­bijakan yang sejalan dukungan kesehatan.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany mengatakan sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok yang tinggi, Indonesia terpaksa mengimpor tembakau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rokok.

“Indonesia sampai 60 persen impor tembakau. Bukan dari Indonesia sendiri, tapi dari Tiongkok, Amerika dan Brazil. 2012, Indonesia impor 72 persen dan hanya 28 persen yang bisa dipenuhi oleh petani kita,” ungkapnya.

Selain itu, Indonesia juga perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp 3 triliun untuk membeli tem­bakau dalam memenuhi kebutu­han konsumsi rokok. Sementara keuntungan yang didapat oleh negara sumber penyedia tem­bakau dapat mencapai lebih dari Rp 30 triliun.

Karena itu, dirinya bersama 17 organisasi tenaga kesehatan mendesak Presiden Jokowi untuk menolak RUU Pertembakauan yang telah diajukan pertengahan Januari lalu dan akan di putus­kan 60 hari setelahnya yakni sekitar Maret 2017.

“Kalau presiden konsisten menolak, kami dukung. Kalau presiden tidak menolak berarti memudahkan membunuh rakyat. Buat masyarakat jadi pencandu bahkan pakai narkoba dan meng­hancurkan masa depan bangsa,” katanya.

Hasbullah menambahkan, mungkin rokok akan mengun­tungkan dalam segi ekonomi bagi pelaku industri. Namun dalam jangka panjang akan mengancam masa depan Indonesia. Salah satunya melalui generasi muda dan membuat jalan lurus menciptakan narko­ba merajalela.

Menurutnya, membiarkan petani tembakau berproduksi bukan merupakan salah satu upaya melestarikan tembakau sebagai budaya. “Tidak bisa dibantah, tembakau bahaya bagi kesehatan. Kita juga ada budaya korupsi, apa harus dilestarikan? Yang dilestarikan jelas yang bagus-bagus, jangan semua,” tandasnya.

Untuk diketahui, organisasi-organisasi kesehatan yang me­nyatakan sikap menolak RUU Pertembakauan antara lain IDI, Persatuan Onkologi Indonesia (POI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perhimpunan Wicara Esofagus, Ikatan Terapi Wicara, Yayasan Kanker Indonesia dan Yayasan Stroke Indonesia (YASTROKI).

Kemudian, Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia (PPTI) dan Yayasan Jantung Indonesia (YJI).

Lalu, Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Persatuan Dokter Kedokteran, Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI) dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.