Home Berita Kasus Pembunuhan Siyono, Komnas HAM: Harusnya Pelaku Diadili Secara Umum

Kasus Pembunuhan Siyono, Komnas HAM: Harusnya Pelaku Diadili Secara Umum

0
SHARE

KIBLAT.NET, Depok – Tepat tanggal 11 maret 2017, sudah setahun berlalu sejak terbunuhnya Siyono, warga Klaten di tangan aparat Densus 88 karena diduga menjadi anggota kelompok teroris.

Sebelum proses pembuktian di pengadilan, Siyono terbunuh di tangan anggota Densus 88 dengan dalih melakukan perlawanan.

Kedua, anggota Densus 88 yang terbukti bersalah akhirnya diberikan sanksi internal dari kepolisian berupa mutasi dan dibebastugaskan dari kesatuan Densus 88. Dalam hal ini, Komnas HAM menilai bahwa hukuman tersebut belum setimpal melihat dampaknya yang menghilangkan nyawa seorang warga negara Indonesia.

“Jadi selama ini yang sudah dilakukan negara kan, baru melakukan sanksi dan pertanggungjawaban dari anggota Densus secara internal. Idealnya, pasca reformasi itu siapapun polisi yang melakukan kriminal juga dilakukan pengadilan pidana di pengadilan umum, seperti masyarakat lainnya,” ungkap Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution saat dihubungi Kiblat.net, Rabu (08/03) di Depok.

Peran negara, lanjut dia, seharusnya juga menghadirkan pengadilan umum terhadap kedua pelaku pembunuhan Siyono ini. Terlebih lagi keluarga Almarhum sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian setempat.

“Keluarga Siyono juga sudah melaporkan tindak pidananya ke Polres Klaten, maka mestinya itu harus dituntaskan secara profesional dan dilakukan pengadilan secara terbuka dan adil,” pungkasnya.

Diketahui, Siyono warga desa Brengkungan, Cawas, Klaten ditangkap Densus 88 dalam kondisi sehat atas dugaan terkait terorisme. Namun, tak lama kemudian dia dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa. Hasil autopsi yang dilakukan tim independen Komnas HAM dan Muhammadiyah menyebutkan, Siyono meninggal karena sejumlah patah tulang di bagian dada yang menyebabkan pendarahan di jantung.

Kedua anggota Densus 88 tersebut adalah AKP H dan AKBP MT. Adapun sanksi yang dituntut kepada dua anggota Densus 88 tersebut adalah kewajiban untuk menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan mereka kepada institusi Polri dan masyarakat.

Sanksi lain yang juga diusulkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, ada pula opsi untuk memutasikan dua anggota tersebut ke satuan lain.

 

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rud