Home Berita Janji Jokowi Ditagih, Segera Evaluasi dan Rombak Kembali Tim Ekonomi

Janji Jokowi Ditagih, Segera Evaluasi dan Rombak Kembali Tim Ekonomi

0
SHARE

Janji Presiden Joko widodo membuat perekonomian Indonesia meroket ditagih. Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia tidaklah seperti yang diucapkan Presiden Ketujuh itu. Karena itu, janji tersebut perlu dievaluasi dengan segera merombak kembali Tim Ekonomi.

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengatakan, Presiden Jokowi pernah sesumbar bahwa ekonomi Indonesia akan melesat tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan pada 5 Agustus 2015. Seminggu kemudian, tepatnya 12 Agustus 2015, Presiden melakukan reshuffle dan mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil.

“Bila mencermati waktunya yang begitu berdekatan bisa disimpulkan bahwa sesumbar Jokowi tersebut didasarkan akan hadirnya sosok menko perekonomian baru yang diyakininya akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia,” ujar Sya’roni, di Jakarta, Jumat (24/2).

Sayangnya,  sampai akhir tahun 2015, sesumbar Jokowi tidak terbukti. Bahkan pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu hanya 4,79 persen. Sebagai perbandingan pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tercetak di angka 5,01 persen dan pada tahun 2013 di angka 5,56 persen.

Untuk menggenjot kelesuan ekonomi, akhirnya pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ke-1 dikeluarkan pada 9 September 2015 dan paket kebijakan ke-14 diluncurkan pada 10 November 2016. Dikabarkan paket kebijakan jilid 15 akan segera dikeluarkan dalam tempo tidak lama lagi.

“Meskipun sejumlah paket telah diluncurkan, nyatanya belum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Buktinya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 hanya tercapai di angka 5,02 persen, naik tipis 0,23 persen dari tahun sebelumnya,” ujar dia.

Melihat suramnya prospek ekonomi dan makin jauhnya impian Jokowi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi, lanjut Sya’roni, maka pada 27 Juli 2016 Presiden Jokowi memasukkan Sri Mulyani dalam tim ekonomi dengan jabatan sebagai Menteri Keuangan. Harapan besar Presiden Jokowi terhadap sosok Sri Mulyani, ternyata juga harus menelan pil pahit, karena hingga memasuki awal 2017 ekonomi Indonesia masih belum menggairahkan.

Tahun 2016 ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya bertengger di angka 5,02 persen. Meskipun mengalami kenaikan tipis bila dibandingkan dengan 2015, tetapi kenaikan tersebut seakan tidak berarti apa-apa dikarenakan di saat yang bersamaan tingkat inflasi juga membubuhkan angka yang lumayan tinggi yaitu di level 3,02 persen.

“Alih-alih menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang melesat, kehadiran Sri Mulyani justru menghambat laju pertumbuhan ekonomi dimana kebijakannya memangkas APBN-P 2016 sebesar Rp 133 triliun telah turut andil dalam menahan laju ekonomi,” ujarnya.

Pemangkasan tersebut, kata dia, semestinya tidak perlu terjadi jika target penerimaan pajak terpenuhi. Sayangnya, lanjut Sya’roni, target penerimaan pajak meleset dari perkiraan meskipun sudah diluncurkan program tax amnesty. Total penerimaan pajak 2016 hanya mencapai Rp. 1.104 triliun, masih kurang Rp. 251 triliun dari target sebesar Rp. 1.355 triliun.

Melesetnya penerimaan pajak tidak terlepas dari lesunya aktivitas perekonomian. Dan lesunya perekonomian membuktikkan bahwa paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah belum memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Grafik landai tampaknya juga masih akan dijumpai di 2017 dimana dalam APBN 2017, pemerintah hanya berani mematok pertumbuhan ekonomi di level 5,1 persen. Di sisi lain inflasi terus menanjak di angka 4,0 persen. Kenyataan tersebut, mengisyaratkan tidak akan ada ekonomi melesat sebagaimana yang diimpikan Jokowi.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5 persen, maka sulit sekali menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang pas-pasan disertai tingkat inflasi yang lumayan tinggi, hanya akan menjadikan rakyat bisa bertahan hidup saja, tidak untuk melejitkan kemakmuran,” urainya.

Bagi Sya’roni, Presiden Jokowi telah membuang-buang kesempatan selama 2 tahun, ekonomi yang diimpikan akan melesat tinggi ternyata jalan di tempat. Bahkan yang mengecewakan, kata dia, janji Jokowi untuk menaklukan dollar menjadi Rp 10.000 per dollar juga masih sebatas impian. Nyatanya, rupiah terus terdepresiasi, bila saat pelantikan presiden rupiah bertengger di level 12.000 per dollar, saat ini rupiah terpuruk di level 13.300 per dollar Amerika.

“Dari potret ekonomi selama 2 tahun terakhir, bisa tarik kesimpulan bahwa kandasnya impian jokowi mewujudkan ekonomi melesat tinggi dikarenakan tidak tepatnya personil-personil dalam tim ekonomi,” ujar Sya’roni.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang melesat, dibutuhkan figur-figur yang progesif. “Masih ada 3 tahun lagi bagi Presiden Jokowi untuk merealisasikan impiannya menghadirkan ekonomi melesat bagi bangsa Indonesia. Tidak ada jalan lain, figur-figur progresif harus segera dihadirkan dalam tim ekonomi,” demikian Sya’roni