Home Berita Inilah 3 Kejanggalan Tuntutan Ringan JPU ke Ahok

Inilah 3 Kejanggalan Tuntutan Ringan JPU ke Ahok

0
SHARE

Rakyat Jakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menilai Jaksa Penuntut Umum tak independen dalam perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Terkait hal ini GNPF mencatat sejumlah poin mulai dari JPU mendelegetimasi sikap keagamaan MUI. Selain itu, JPU juga dianggap mengabaikan saksi ahli agama dan yurisprudensi kasus tersebut

Ketua GNPF, Bachtiar Nasir mengatakan persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok itu merupakan drama ketidakadilan. Ia merinci, JPU yang menggeser Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama ke Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Golongan.

“Ini bukan saja JPU mempermainkan hukum untuk hukum itu sendiri, tapi juga untuk keadilan. Ini mengusik rasa keadilan umat Islam Indonesia sebagai stakeholder terbesar bangsa ini, yang berpengaruh besar pada bangsa ini,” ujarnya di AQL Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).

Oleh karena itu, GNPF mendesak dan mendukung majelis hakim kasus Ahok untuk bersikap independen dan adil dalam memberikan putusannya pada Selasa, 9 Mei 2017 mendatang.

“Kedua, yang menyakitkan itu saat Fatwa MUI dan sikap Keagamaan MUI yang lebih tinggi nilainya diabaikan JPU dalam tuntutannya. Fatwa MUI yang selama Ini menjadi rujukan yuridis oleh pemerintah Indonesia menyangkut persoalan agama,” tuturnya.

Bukan hanya MUI didelegitimasikan, kata Bachtiar, saksi ahli agama dari Muhammadiyah dan NU pun diabaikan oleh JPU. Ia berharap, dalam vonis putusan nanti, hakim harus memperhatikan aspirasi umat Islam yang menuntut keadilan secara sebenar-benarnya itu pada penoda agama.

“Tuntutan JPU-pun, seakan tak ada yurisprudensi seputar ini (kasus penistaan agama) sebelumnya, yang dilakukan JPU di kasus BTP (Ahok) telah meniadakan yurisprudensi,” tandasnya.