Home Berita Hoax Anies-Sandi Hapus KJP Disebar Massif Dan Terstruktur

Hoax Anies-Sandi Hapus KJP Disebar Massif Dan Terstruktur

0
SHARE
JAKARTA, 15/2 - Tanggapan Anies-Sandi Terkait Hitung Cepat. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyampaikan keterangan kepada wartawan di DPP Gerindra di Jakarta, Rabu (15/2/2017). Jumpa pers tersebut menanggapi hasil hitung cepat pilkada DKI Jakarta dan juga mereka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang dan bekerja keras dalam memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut tiga. Foto: VIVA.co.id/Muhamad Solihin/17.
Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, berita negatif dan hoax akan menghapus program Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika dirinya terpilih disebarkan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Sandiaga menyampaikan KJP merupakan salah satu program utama Anies-Sandi. Bahkan, KJP akan ditambah fasilitas dan manfaatnya dengan KJP Plus.
“Jadi berdasarkan informasi yang kita terima ada usaha dan upaya untuk memberikan informasi yang salah, hoax kepada warga,” ujar Sandiaga usai kampanye di Jalan Batu Tumbuh RT 04/06, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (15/3).
Dikatakan Sandiaga, berita negatif dan hoax tersebut disebarkan kepada warga masyarakat yang khusus menerima KJP.
“Bahwa kalau gubernurnya ganti KJP-nya berhenti,” ucap Sandiaga.
Pihaknya, tambah Sandiaga, terus berusaha meluruskan berita tersebut setiap mengunjungi warga.
Dirinya juga terus mendapat laporan tersebut dari berbagai kalangan masyarakat.
“Jadi ini kami tegaskan kepada masyarakat jangan percaya hoax, jangan percaya kalau dihasut. Kita hadrikan KJP sebagai kebijakan yang berkelanjutan,” kata dia.
Pihaknya, sambung Sandiaga, melihat usaha penyebaran informasi tersebut dilakukan dengan terstruktur dan senyap.
“Berita ini dan ini sudah didapatkan begitu banyak informasi dari warga masyarakat khususnya di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara. Sebagian juga di Jakarta Timur. Jadi kami harus hadir memberikan klarifikasi bahwa KJP akan terus tetap ada,” pungkasnya. [rmol]