Home Berita Didesak Gelar Musdalub, Golkar DKI‎: Semua Ada Aturan Mainnya

Didesak Gelar Musdalub, Golkar DKI‎: Semua Ada Aturan Mainnya

0
SHARE

JAKARTA (SUARA RAKYAT)–Desakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mengganti Ketua DPD Golkar DKI Fayakun Andriadi terus bergulir. Hal itu lantaran Fayakun ‎dicekal oleh Komisi Pemberantasan (KPK).‎

‎Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Basri Baco menyebut, pihak yang mendesak Musdalub tersebut dihembuskan orang luar Golkar.‎

“Desakan itu (Musdalub) bukan kader partai (Golkar). Semua ada aturan main menjalankan roda organisasi, Tanya dulu yang ingin Musdalub kader Golkar bukan?. Belum apa-apa kok sudah minta Musdalub,” kata Basri di Jakarta, Jumat (21/7/2017).‎

Menurut dia, yang meminta Musdalub hanya nafsu ingin merebut kekuasaan, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana membesarkan partai.

“Apakah, mereka mampu, ketika memimpin Golkar? Kan nafsu ingin merebut saja itu,” tuding dia.‎

Namun, saat ditanya perihal kasus yang menimpa Fayakun. Basri bungkam.

“Waduh, no comment ya,” dalih dia.‎

Diketahui, internal Partai Golkar DKI beberapa hari terakhir bergolak. Desakan Musdalub terhadap Fayakun Andriadi bergulir cukup deras.‎

Pencekalan tersebut, berkaitan dengan posisinya sebagai saksi tersangka Nofel Hasan dalam kasus korupsi pangadaan satellite monitoring di Bakamla RI.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK juga mencekal seseorang dari pihak swasta, Erwin Arief.

“Pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang. Pertaman, Fayakhun adalah anggota DPR dan Erwin Arif,” papar Febri di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan Selasa (18/7/2017). ‎

Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Indra J. Piliang menyatakan, dorongan musdalub diinternal cukup deras demi menyelamatkan partai berlamban pohon beringin di ibu kota. Sebab, menurut dia, Jakarta merupakan barometer politik nasional, sehingga tidak elok dipimpin orang yang sedang diduga tersangkut persoalan tindak pidana korupsi.

“Ini berpengaruh sama elektoral partai. 2019 kurang dari dua tahun. Makanya harus diganti,” kata Indra kepda Jawa Pos.

Politikus muda Partai Golkar itu menjelaskan, jika merujuk fakta integritas Fayakun lebih baik mengundurkan diri dari Ketua DPD. Nanti, ditunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk memeprsiapkan Musyawarah daerah (Musda) dan konsolidasi.

Namun, mekanisme partai jika tidak ingin mundur baru dilakukan musdalub.

“Kalau penunjukan Plt tidak harus musdalub. Ini lebih mudah. Makanya, saya sarankan Fayakun mundur,” bebernya.

Sebab, dia menegaskan, suara Partai Golkar terus menurun tajam sejak Pemilu 2009 dan 2014 di ibu kota. Karena itu, ini demi kebaikan beringin di Jakarta agar Pemilu 2019 bisa masuk tiga besar.

“Elektoral Golkar lemah dari tahun ke tahun. Harus ada perbaikan,” tandas Indra.(yn)

Editor : Redaktur | TS

[ts]