Home Berita Di DPR, Kapolri Bilang Ustadz Adnin Armas Ditetapkan Jadi Tersangka

Di DPR, Kapolri Bilang Ustadz Adnin Armas Ditetapkan Jadi Tersangka

0
SHARE

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III mengatakan, bahwa Ustad Adnin Armas selaku ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) menjadi tersangka dalam kasus dugaan pidana penyalahgunaan yayasan.

“Untuk itu, saudara Adnin dan Bachtiar Nasir kami (telah) dengar keterangannya sebagai saksi, dan Adnin sebagai tersangka kasus undang-undang yayasan ini,” ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa Ustadz Adnin Armas selaku ketua yayasan dikenakan Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

“Dia terancam pidana 5 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 70 undang-undang tersebut” ungkapnya.

Tito mengaku alasan dari ditetapkannya Ust Adnin sebagai tersangka adalah karena selaku ketua atau pengurus yayasan telah mengalihkan atau menguasakan pencairan dana Yayasan KUS kepada pihak lain yang bukan pengurus yayasan, Ketua GNPF-MUI KH Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) dan pegawai Bank BNI Syariah Islahudin Akbar.

“Penguasaan itu tanpa persetujuan pengurus Yayasan KUS lainnya, dan sesuai undang-undang Yayasan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang yayasan disampaikan bahwa, dana yayasan tidak dapat digunakan oleh pihak ketiga,” kata Tito.

Diketahui, Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Yayasan berbunyi, “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

Oleh karena itu, anggota PAN, Daeng Muhammad mengatakan dalam RDP, bahwa donasi yang dikenakan pidana dalam Yayasan KUS, adalah notabenenya infaq untuk GNPF-MUI, namun kenapa malah dipermasalahkan.

“Biasanya dalam yayasan itu memang ada infaq atau sodaqoh, dan kenapa malah dipersoalkan, maka seharusnya seluruh yayasan dilakukan audit, jangan hanya ini saja” ungkapnya.

Rapat dengar pendapat antara anggota DPR dan Kapolri masih berlangsung saat berita ini diturunkan.