Home Berita “CIEE CIEEE ” PKB Ajukan Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres di...

“CIEE CIEEE ” PKB Ajukan Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres di Pilpres 2019

0
SHARE

Rakyat Jakarta – Anggota DPR RI PKB Komisi VIII Maman Imanulhaq menyatakan partainya siap mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019 nanti.

“Ya, kami akan terus memperjuangkan Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin) sebagai cawapres,” kata Maman di D’hotel, Sultan Agung, Menteng, Jakarta Pusat (30/7/2017).

Menurut Maman, Muhaimin diajukan karena dianggap memiliki prestasi yang sesuai untuk disandingkan dengan Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti. Di antaranya, menurut Maman, Muhaimin sukses untuk memimpin partai tanpa ada konflik seperti halnya Golkar dan PPP yang juga merupakan partai koalisi.

“Tentu dengan catatan-catatan prestasi dan kami menunjukkan kembali apa yang dilakukan oleh Cak Imin mengkonsolidasi partai tanpa konflik dibanding misalkan Golkar ada konflik, PPP ada konflik. Yang kedua bagaimana Cak Imin mengkomunikasikan program pemerintah kepada grass root itu juga menjai sebuah catatan penting bisa menegaskan itu dengan baik,” kata Maman.

Selain itu, menurut Maman, PKB adalah jangkar politik yang tepat bagi Jokowi untuk dapat meraup suara muslim di 2019 sebagai partai yang dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Terutama, menurutnya, untuk menegaskan bahwa Jokowi bukan presiden yang anti-Islam, seperti yang akhir-akhir ini banyak diisukan kepadanya setelah kebijakannya menerbitkan Perppu Ormas pada 12 Juli lalu.

“Jokowi sebagai pembahasan sentralnya, isu anti Islam itu masih terus mengemuka di bawah. Saya misalnya ketika turun ke bawah isu itu masih terus dipertanyakan oleh para kiai dan ulama. Soal kriminalisasi kiai misalnya, itu menjadi yang paling digarap untuk dijadikan adu domba. Bahwa, pemerintahan Jokowi itu mengkriminalisasi ulama,” kata Maman.

Menurutnya, hanya PKB yang bisa mengatakan bahwa ini adalah perbuatan orang yang memang ingin Jokowi terlihat seperti itu. “Hanya PKB yang bisa men-declare isu-isu yang macem-macem yang tertuju pada Jokowi,” katanya.

Namun, menurut peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC) Sirajudin Abbas, keyakinan PKB seperti yang diungkapkan Maman mesti dilihat ulang. Karena, menurutnya, merujuk pada aksi-aksi bela Islam yang ada, PKB dan NU ternyata belum mampu sepenuhnya untuk menjadi jangkar yang menghambat aksi-aksi tersebut.

“Harus juga diakui bahwa di dalam tubuh NU yang menjadi suara besar PKB juga masih banyak yang menjadi pengurus FPI di daerah,” kata Sirajudin di D’hotel, Sultan Agung, Menteng, Jakarta Pusat (30/7/2017).

Golkar Belum Tentukan Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR F Golkar Komisi II Ace Hasan Syadzily menyatakan partainya belum memikirkan untuk mengajukan nama cawapres untuk Jokowi di 2019. Menurut Ace, partainya masih fokus untuk mendukung program-program Jokowi sampai 2019 sebagai partai koalisi.

“Soal wapres sekali lagi meskipun ini belum menjadi bahasan di internal partai Golkar, tetapi tradisi yang dibangun oleh Gokar biasanya untuk menetapkan cawapres diserahkan kepada presiden sendiri. Karena, presiden ini kan harus memiliki wakil yang betul-betul satu arah, satu kebijakan, satu visi untuk membangun negara,” kata Ace.

Menurutnya, sampai saat ini Golkar masih fokus untuk mendukung program-program Jokowi. “Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait cawapres dari Golkar dan partai masih fokus dalam menyukseskan pemerintahan Jokowi sampai 2019 dengan program-program yang prorakyat.”

Meski begitu, Ace memastikan Golkar akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 seperti halnya hasil Rapimnas pada Agustus 2016. “Dukungan kami untuk Pak Jokowi sudah final. Karena ini sudah diputuskan di Rapimnas yang dilaksanakan pada Agustus 2016 lalu,” katanya.

Ace pun menjawab tudingan Maman bahwa partainya yang sedang konflik tak akan mengubah keputusan dukungan pada Jokowi. Karena, menurutnya itu adalah keputusan organisasi yang tidak bisa diganggu gugat.

“Memang tradisi Pilpres Golkar setelah reformasi memang selalu mengalami ketidaksolidan dan itu harus diakui, tapi demikian tentu karena prosesnya dilakukan melalui proses yang sangat organisatoris ada rapimnas, pertemuan DPD I, maka secara struktural Golkar akan solid,” kata Ace. [tirto]