Home Berita Bubarkan HTI, Pengalihan Isu Pemerintah Agar Bebas Intervensi Kasus Ahok

Bubarkan HTI, Pengalihan Isu Pemerintah Agar Bebas Intervensi Kasus Ahok

0
SHARE
orang orang anti islam rezim jokowi

Rakyat Jakarta –¬†Menkopolhukam Wiranto mengakui rapat terbatas yang digelarnya hari ini bersama jajaran kementerian/lembaga terkait ormas antiPancasila, dilakukan sebagai sikap atas pernyataan Presiden Jokowi yang meminta pihaknya menangani masalah ini.

“Saya melakukan rapat koordinasi terbatas atas pernyataan Bapak Presiden bahwa organisasi keormasan yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, ideologi negara maka dilakukan satu pengkajian yang mendalam dan dilakukan langkah-langkah cepat dan tegas,” ujar Wiranto dalam keterangan pers di kantornya, Senin (8/5/2017).

Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah mempercayai kementeriannya untuk menangani secara serius persoalan ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila ini.

Adapun dalam rapat yang digelarnya bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini adalah memfinalisasi wacana pembubaran salah satu ormas di Tanah Air.

“Siang ini, kami memfinalisasi satu proses yang cukuk panjang, mempelajari berbagai ormas di Indonesia yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu untuk mengarahkan mereka dalam kordior yang telah ditetapkan dalam Undang-undang keormasan. Baik maslaah tujuan, ciri dan asas yang semuanya harus menuju satu titik yakni berdaarkan ideologi NKRI, Pancasila,” jelasnya.

Pada siang hari ini, Wiranto selaku perwakilan pemerintah mengenai kajian pembubaran satu ormas yang didasaekan atas kajian mendalam.

“Siang ini, kami telah meneliti satu ormas yakni ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah mewarnai berbagai media beberapa hari ini dan hari ini kita mengambil satu keputusan untuk saudara ketahui,” ucapnya.

Setidaknya, ada lima alasan pemerintah membubarkan HTI. Alasan yang menjadi pertimbangan itu antara lain:

1. Sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak berperan positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azaz dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 sbgaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17/2013 tentang ormas,

3. Aktivitas yang dilakukan HTI secara nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI,

4. Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah hkm acra tegas untuk membubarkan HTI,

5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yg berdasarkan pancasila dan UUD 1945