Home Berita Alamaakk !!! Jokowi Cabut Subsidi Listrik, Ketimpangan Kaya-Miskin Makin Melebar

Alamaakk !!! Jokowi Cabut Subsidi Listrik, Ketimpangan Kaya-Miskin Makin Melebar

0
SHARE
Rakyat Jakarta – Peneliti Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi meminta pemerintah menghentikan pencabutan subsidi energi, terutama subsidi listrik dari raykat miskin. Dia melihat akibat pecabutan subsidi energi sejak 2014 lalu telah menyebabkan perekonomian masyarakat kecil menjadi semakin memburuk.
Menurutnya, realokasi dari pencabutan subsidi energi dilakukan secara tidak berkeadilan. Pada tahun 2014 anggaran subsidi enegi sekitar Rp350 triliun, hingga tahun 2017 alokasi subsidi energi tinggal menyisakan Rp77 triliun. Artinya pemerintah telah melakukan pemindahan pos anggaran sekitar Rp280 triliun dari pencabutan subsidi.
Diketahui sebagian besar dari dana itu dialokasikan kepada anggaran infrastruktur. Pada tahuh 2014 anggaran infrastruktur Rp 177,9 triliun, setelah pencabutan subsidi dan dililah dari anggaran infrastruktur pada tahun 2017 bernilai Rp 387,3 triliun. Artinya ada peningkatan anggaran sekitar Rp 210 triliun.
Hal ini lah yang disesalkan oleh Fahmy Radhi, dia melihat jikapun ada manfaat dari pembangunan infrastruktur, efeknya baru dihasilkan dalam jangka panjang, selain itu dia merasa pembangunan infrastruktur hanya jadi ajang bancakan para elit dan pemodal, serta kepentingan pemimpin dalam mengejar prestise.
Alokasi dari pencabutan dana subsidi ini tidak berkeadilan. Kalau pun dari pembangunan infrastruktur itu ada pengaruh ke pertumbuhan ekonomi, maka menetesnya kepada rakryat kecil nggak seberapa dan gini ratio akan semakin melebar. Itu tidak adil bagi rakyat miskin. Pembangun infrastruktur dibiayai dari pencabutan subsisi dari rakyat miskin, tetapi hasil pembangunannya bukan milik rakyat miskin melainkan milik kapital,” katanya kepada Altual.com, Rabu (31/5).
Dia menunjukkan data alokasi anggaran yang bersetuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak mengalami pergerakan signifikan. Misalnya alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2014 Rp 375.4 triliun, sejak pencabutan subsidi energi alokasi dana pendidikan hanya bertambah menjadi Rp 404.0 triliun. Pada 2016 naik sedikit menjadi Rp 416.5 triliun, bahkan untuk alokasi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 416.0 triliun.
Dan menjadi catatan, anggaran sebesar Rp 416.0 triliun itupun bukan murni berada di Kementerian pedidikan, namun melainkan tersebar di 20 lembaga dan Kementerian lainnya. Sedangkan yang teralokasi ke Kementerian Pendidikan hanya sebesar Rp 39 triliun.
Begititupun pada alokasi anggaran kesehatan, pencabutan subsidi energi tidak memberi alokasi yang signifikan pada sektor ini. Pada tahun 2014 alokasi anggaran sebesar Rp 67,5 triliun, namun tahun 2017 hanya mampu mencapai Rp 104 triliun.
“Jadi pengalihan subsidi dari rakyat miskin itu, hasilnya tidak berkaitan langsung terhadap masyarakt miskin,” sesalnya.
Sementara dalam waktu dekat, tepatnya pada Juli nanti pemerintah kembali menaikkan tarif listrik golongan 900 VA sebagai konsekuensi dari pencabutan subsidi listrik yang dilakukan secara periodik sejak Januari lalu.
Pada Periode pertama telah dilakukan pada Januari 2017, kemudian disusul periode ke dua dan ke tiga pada Maret dan Mei. Selanjutnya periode ke empat yang merupaka periode terakhir akan dilakukan pada Juli mendatang, setelah itu skema tarif akan mengikuti adjustment.
Pemerintah berkomitmen akan terus menekan anggaran subsidi litrik, hal ini bisa dilihat pada anggatan 2012 susidi listrik sebesar Rp 103,33 triliun. Sejak itu anggaran smubsdi teruas menurut hingga pada 2017 tinggal Rp 44,98 triliun. Sementara santer beredar kabar bahwa pemerintah mulai melirik golongan listrik 450 VA sebanyak 23 juta pelanggan untuk dilakukan pencabutan subsidi.