Home Berita Ahok Dituntut Ringan, Pengamat: Ada Pergeseran Politik Hukum Diera Rezim “Sok Lugu...

Ahok Dituntut Ringan, Pengamat: Ada Pergeseran Politik Hukum Diera Rezim “Sok Lugu Sok Toleran”

0
SHARE

Rakyat Jakarta –¬†Pasca-Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan ringan kepada terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pengamat Pengamat Hukum Pidana, Tengku Nasrullah menilai adanya perubahan politik hukum di negeri ini.

Merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 1964 yang ditandatangani oleh Ketua MA kala itu R Wijono Prodjodikoro tentang Penghinaan Terhadap Agama maka pengina agama harus diberikan hukuman berat.

“Kalau SEMA itu dulu beliau (Wirjono) ingin menjaga ketertiban umum, agar orang hati-hati berbicara yang dapat menganggu ketertiban umum. Salah satu yang sangat rawan potensi menggangu ketertiban umum kalau orang berbicara yang terkait dengan penistaan agama sehingga orang yang dianggap menista agama harus dihukum seberat-beratnya,” kata Nasrullah ketika berbincang dengan Okezone, Sabtu (6/5/2017).

Namun, jika melihat sikap JPU yang menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP tentang penistaan golongan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan dua tahun percobaan, menurut Nasrullah terlihat ada perubahan politik hukum.

“Pak Wirjono itu mengatakan tidak boleh membiarkan orang berbicara menista agama itu bahaya akan menganggu ketertiban umum jadi harus dituntut seberat-beratnya. Nah sekarang kan ada perubahan politik penegakan hukum,” katanya.

“Jadi yang terjadi di rezim pemerintahan sekarang, orang berbicara sejenis seperti Pak Ahok tidak dianggap penistaan agama. Faktanya penuntut umum menuntut mengatakan tidak terbukti penistaan agama. Jadi ada perbahan rezim politik hukum. Itu bertolak belakang dengan surat edaran itu,” sambungnya.

Surat Edaran nomor: 516/P/1191/M/1964 itu dikeluarkan pada 25 Mei 1964. Surat itu ditujukan kepada semua Kepala Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar barang siapa yang melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap agama diberikan hukuman berat.